Soal Kebijakan Covid-19, Ini Saran Epidemiolog

Dicky Budiman mengatakan kebijakan pemerintah Covid-19 dapat disesuaikan dengan hasil survei serologis yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Menurut ahli epidemiologi dari pusat lingkungan dan populasi Health Griffith University Australia, hasil survei serologi diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menunjukkan 16 juta orang Indonesia positif Covid-19 dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengambil covid- 19 Kebijakan penanganan.

Dicky mengatakan, hasil survei serologis menyebutkan 16 juta komunitas yang terinfeksi Covid-19 dapat memetakan kondisi pandemi di suatu daerah. Dalam hal ini, termasuk kelompok masyarakat mana yang paling terinfeksi, sehingga pemerintah dapat meningkatkan target intervensi yang belum menargetkan kelompok.

"Ini berarti bahwa intervensi dilakukan harus dievaluasi berdasarkan hasil survei serologis," katanya.

Untuk alasan ini, Dicky menyarankan agar survei serologi dilakukan per 6 bulan menurut siapa rekomendasi sebagai dasar pemerintah untuk mengevaluasi strategi.

"Salah satu manfaatnya adalah ketika stok vaksin terbatas, alokasi vaksin dapat diprioritaskan di bidang-bidang yang merupakan hasil dari survei serologi terendah," katanya.

Dicky berkata, manfaat dari survei serologis sangat besar. Selain itu, pembuatan kebijakan juga untuk mengetahui apa yang terjadi di komunitas selama pandemi Covid-19 termasuk mempercepat program vaksinasi.

Read More

Joko Widodo Minta 290 Juta Dosis Vaksin Disuntikkan Akhir 2021

President Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 280-290 juta dosis vaksin Covid-19 disuntikkan kepada publik hingga akhir tahun. Vaksinasi ini penting untuk diberikan kepada publik untuk memberikan perlindungan maksimal jika terjadi transmisi.

"Kami berharap bahwa pada akhir tahun ini target kami adalah 280 hingga 290 juta dosis yang harus diperumit kepada publik," kata Jokowi ketika memberikan briefing di Rapat Tahunan Bank Indonesia pada tahun 2021 di Grand Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta , Rabu (24/11).

Pada 23 November, 226 juta dosis vaksin Covid-19 disuntikkan kepada publik. Injeksi pertama dari vaksin Covid-19 telah mencapai 65 persen dan dosis kedua atau lengkap telah mencapai 43,3 persen. "Ini nomor yang harus kita berterima kasih," tambahnya.

Selanjutnya, Jokowi mengatakan, saat ini kasus Covid-19 telah mulai dikendalikan dan menurun di Indonesia. Indonesia, katanya, telah melewati masa-masa mengerikan di mana kasus sehari-hari telah mencatat 56 ribu kasus pada pertengahan Juli.

"Itu sangat ngeri pada saat itu jika Mrs. Ibu datang ke rumah sakit atau melihat kondisi di rumah atlet, datang ke semua wilayah, terutama Jawa dan Bali pada saat itu dalam kondisi bornya sangat tinggi, di atas 90 persen, "Jelas Jokowi.

Namun, kondisi kasus Covid-19 sekarang menurun. Pada 23 November, kasus harian dicatat pada 394 kasus. Jokowi mengatakan, pandemi yang terjadi selama 1,5 tahun tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan dan ekonomi, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor.

Pandemi Covid-19 ini menyebabkan terjadinya kelangkaan energi, kelangkaan wadah, dan juga peningkatan inflasi di hampir semua negara yang terkena dampak. Selain itu, ada juga peningkatan harga produsen yang ditakuti mempengaruhi harga pada tingkat konsumen.

"Semuanya tidak pernah diprediksi bahwa efek pandemi ini masuk ke semua masalah yang belum pernah kita harapkan sebelumnya," katanya.

Read More

Satgas COVID-19 Jakarta Siap Hadapi Ancaman Lonjakan Kasus saat Libur Natal dan Tahun Baru

 

Untuk mencegah lonjakan kasus gelombang 3 yang diprediksi akan terjadi akhir tahun ini, pemerintah pusat menetapkan InMendagri No. 62 tahun 2021 tentang implementasi PPKM Level 3 dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 di semua wilayah.

Menanggapi hal ini, Deputi Gubernur DKI Jakarta Riza Patria menjelaskan bahwa pemerintah provinsi DKI telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan gelombang dalam kasus-kasus ketika Natasu.

"Ya, tentu saja DKI Dinkkes akan lebih siap, ini bahkan dalam liburan, pemerintah tidak pernah berlibur, semua gugus tugas COVD-19 tidak memiliki hari libur," kata Riza kepada wartawan di Rabu Hall (24/11) .

Selain mempersiapkan untuk menghadapi liburan akhir tahun, pemerintah provinsi DKI juga dihadapkan pada musim hujan dan bencana banjir tahunan yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2022.

"Semua di tingkat pusat ke tingkat provinsi, kabupaten, ke tingkat terendah di RT, RW tidak berlibur, kita harus lebih aktif karena menghadap akhir tahun," lanjutnya.

Meskipun saat ini Jakarta telah memasuki Level 1, Jakarta masih harus mematuhi kebijakan pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan implementasi PPKM level 3.

Di InMendagri No. 62 dari 2021, pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk memungkinkan kembali fungsi Unit Tugas Penanganan Covid-19 di setiap lingkungan, baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, desa, desa dan desa dan tetangga dan pilar penghuni pada 20 Desember 2021.

Read More