Digugat di WTO, Jokowi Berkukuh Larang Ekspor Tambang Mentah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dia tidak takut menghadapi gugatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang terkait dengan larangan komoditas penambangan mentah, seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah.

Sebaliknya, Presiden Jokowi mengundang investor di sektor pertambangan yang ingin memproses dan mengembangkan sumber daya alam untuk membangun industri di Indonesia.

"Jika Anda ingin nikel, tolong, tetapi datang untuk membawa pabrik ke Indonesia, membawa industri ke Indonesia, dan membawa teknologi ke Indonesia. Bekerja tidak sampai barang jadi juga oke," kata Presiden Jokowi sambil memberikan pengarahan pada pertemuan tahunan. Bank Indonesia pada tahun 2021 di Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Uni Eropa (UE) menuntut WTO tentang kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah oleh Indonesia. Indonesia telah melarang ekspor nikel mentah sejak 1 Januari 2020 karena nikel adalah sumber daya yang terbatas dan dibutuhkan untuk industri masa depan, seperti kendaraan listrik. Saat ini Indonesia masih dalam proses penyelesaian sengketa di WTO.

Jokowi mengatakan, saat ini Indonesia memiliki infrastruktur untuk pengembangan komoditas pertambangan sehingga tidak lagi diperlukan untuk mengekspor bahan baku (bahan baku).

"Ini adalah satu set. Kami sudah mulai dari nikel, set. Mungkin tahun depan dengan menghitung perhitungan set ekspor bauksit. Tahun depan lagi, menetapkan tembaga, tahun depan dia menetapkan timah. Kami ingin bahan baku untuk semua diekspor dalam semi. Formulir yang diminati atau barang jadi, "katanya.

Menurut Presiden Jokowi, keputusan pemerintah untuk berhenti mengekspor bahan baku untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki oleh negara ini.

Dia menunjukkan, ketika masih diizinkan untuk mengekspor nikel, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, Indonesia hanya pada US $ 1,1 miliar. Tahun ini, Presiden Jokowi memperkirakan bahwa nilai itu melonjak menjadi US $ 20 miliar karena saham nikel dari Rp. 15 triliun melonjak menjadi Rp. 280 triliun.

"Ini akan meningkatkan neraca perdagangan kami. Meningkatkan neraca pembayaran, neraca neraca kami saat ini menjadi lebih baik. Mari kita lihat kita melihat 2018, neraca perdagangan kita masih defisit, minus US $ 18,41 miliar. Hari ini, hanya pada bulan Oktober kita telah menjadi Minus sebesar US $ 1,5 miliar secara khusus ke RRT, yang kami gunakan untuk defisit, insinya Allah, tahun depan kami telah meledakkan RRT. Yaitu, barang-barang kami akan pergi lebih banyak di sana dengan nilai yang lebih baik daripada sebelumnya, "katanya.

Presiden Jokowi optimis bahwa larangan komoditas tambang terus dilaksanakan, pendapatan negara dan neraca perdagangan akan meningkat.

"Ini adalah urusan nikel baru disimpan, jika kemudian bauksit dihukum, nilainya juga akan lebih atau kurang sama di negara kita. Meskipun kita memang menggugat WTO. Tidak masalah," jelas Presiden Jokowi .

Dikatakan, sambil menghadiri KTT G20 di Roma, Italia pada akhir Oktober, kebijakan larangan mengekspor bahan baku komoditas juga telah diserahkan kepada pemimpin Eropa dan Eropa.

"Saya menyampaikannya di G20 dengan Uni Eropa dan negara-negara di Eropa, kami tidak ingin mengganggu kegiatan produksi mereka. Tolong. Kami terbuka, kami tidak ditutup. Tolong," kata Presiden Jokowi.