Rabu, 24 November 2021


Dicky Budiman mengatakan kebijakan pemerintah Covid-19 dapat disesuaikan dengan hasil survei serologis yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Menurut ahli epidemiologi dari pusat lingkungan dan populasi Health Griffith University Australia, hasil survei serologi diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menunjukkan 16 juta orang Indonesia positif Covid-19 dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengambil covid- 19 Kebijakan penanganan.

Dicky mengatakan, hasil survei serologis menyebutkan 16 juta komunitas yang terinfeksi Covid-19 dapat memetakan kondisi pandemi di suatu daerah. Dalam hal ini, termasuk kelompok masyarakat mana yang paling terinfeksi, sehingga pemerintah dapat meningkatkan target intervensi yang belum menargetkan kelompok.

"Ini berarti bahwa intervensi dilakukan harus dievaluasi berdasarkan hasil survei serologis," katanya.

Untuk alasan ini, Dicky menyarankan agar survei serologi dilakukan per 6 bulan menurut siapa rekomendasi sebagai dasar pemerintah untuk mengevaluasi strategi.

"Salah satu manfaatnya adalah ketika stok vaksin terbatas, alokasi vaksin dapat diprioritaskan di bidang-bidang yang merupakan hasil dari survei serologi terendah," katanya.

Dicky berkata, manfaat dari survei serologis sangat besar. Selain itu, pembuatan kebijakan juga untuk mengetahui apa yang terjadi di komunitas selama pandemi Covid-19 termasuk mempercepat program vaksinasi.


Seorang kakek bernama Suhendi Wibowo (65) terbunuh setelah dilanda garis komuter (KRL) di persimpangan Pondok Lawar-Bubulak KRL, Tanah Sareal, Bogor City. Kakek itu dikenal mondar-mandir di sisi rel sejak Rabu pagi. Dia terlihat melompat ke keretanya yang melintasi daerah itu.

Penduduk Suhendi dari Bantarjati, Distrik Bogor Utara ditemukan tak bernyawa di Jakarta-Bogor Train Crossing di Jalan Pondok-Bubulak.

Insiden ini dimulai ketika kakek pensiunan terlihat mondar-mandir di tepi tempat kejadian sejak pukul 07:00 WIB.

Namun, sekitar jam 8:00 pagi, kakek Hendi terlihat melompat dirinya ke kereta jurusan di Jakarta-Bogor yang kebetulan melewati daerah tersebut.

Warga yang melihat segera melaporkan kejadian ini kepada penduduk lain. Ketika diperiksa, tubuh korban ditemukan tergeletak di tengah-tengah kereta api dengan kondisi tak bernyawa.

Warga segera melaporkan kejadian ini ke RW lokal dan melanjutkan ke polisi.

Kasubsie Bogor Police Police City IPTU Rachmat Gumilar mengkonfirmasi kejadian itu. Menurutnya, korban kakek Hendi ditemukan dengan kondisi mati di tempatnya.

"Ada cedera di kepala," kata IPTU Rachmat Gumilar.

Petugas tak lama datang ke tempat kejadian dan kemudian mengevakuasi tubuh Hendi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk otopsi.

"Tubuh korban sekarang telah dibawa oleh keluarga untuk segera dimakamkan," kata Rachmat.


Divisi Hubungan Kepolisian Nasional (Hubungan Masyarakat) berencana untuk mengadakan persaingan demonstrasi untuk Kepala Piala Polisi 2021, pada 10 Desember 2021. Kegiatan ini diselenggarakan dalam kerangka peringatan HAM Dunia Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kegiatan ini menyediakan wadah atau ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan ekspresi mereka, sambil memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana menyampaikan aspirasi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku," kata Kepala Inspektur Hubungan Masyarakat Polisi General Dedi Prasetyo.

Tema yang dibawa oleh berjudul, "Memperingati Hari Hak Asasi Manusia". Sementara itu, sub-tema gratis, peserta dapat memberikan pidato dalam bentuk kritik atau input yang konstruktif. Menurut Dedi, kegiatan ini adalah komitmen Kepolisian Nasional untuk menghargai aspirasi masyarakat yang merupakan hak asasi manusia.

Ini sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Independence menyampaikan pendapat di depan umum.

"Polisi nasional selalu menghormati dan menghormati hak asasi manusia dalam bentuk pengawasan demokrasi dengan melindungi warga yang mengekspresikan pendapat mereka di depan umum," katanya.

Secara teknis persaingan pidato kemudian akan melalui proses seleksi di tingkat polisi regional dan disaring untuk memasuki tingkat markas polisi nasional. Semua elemen dari unsur-unsur komunitas dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini mulai dari siswa, buruh, petani dan elemen lainnya. Peserta kompetisi terdiri dari satu tim yang dapat berisi 5 hingga 15 orang.

Pendaftaran kompetisi dimulai pada 25 November 2021 hingga 30 November 2021. Setelah melewati proses penyaringan, satu juara di tingkat polisi regional memiliki hak untuk tampil di tingkat pusat atau markas polisi.

Polisi Nasional menyiapkan hadiah Rp. 50 juta untuk tempat pertama, lalu Rp. 30 juta di tempat kedua dan Rp. 20 juta untuk tempat ketiga.




Kendaraan listrik adalah teladan Indonesia pada Presidensi G-20. Seperti diketahui bahwa Stick Presidensi G-20 telah secara resmi beralih dari Italia ke Indonesia dan akan dimulai pada Desember 2021. Pertumbuhan inklusif, berpusat pada masyarakat, dan masalah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah komitmen utama Presidensi Indonesia di G-20 .

Sehubungan dengan masalah ramah lingkungan, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% secara independen atau 41% jika mendapat dorongan internasional.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi emisi GRK, termasuk melalui program biodiesel wajib, kerja sama ekonomi hijau, dan peraturan akselerasi program kendaraan listrik berbasis baterai.

"Seperti yang dinyatakan oleh Presiden, Indonesia mengedepankan langkah-langkah konkret dalam menghadapi masalah lingkungan dan perubahan iklim. Salah satu yang memimpin dengan contoh adalah penggunaan kendaraan listrik di dalamnya
Mengatur kepresidenan G-20 untuk pejabat, "kata Menteri Koordinator Urusan Ekonomi Airlangga Hartarto di serah terima dari penggunaan mobil listrik dari Hyundai sebagai kendaraan resmi delegasi G-20 di Jakarta, Rabu (27/11/2021) .

Hyundai Motor Indonesia (HMID) sebagai perwakilan dari Hyundai Motor Company di Indonesia telah berkomitmen untuk menyediakan dukungan operasional dalam bentuk 42 (empat puluh dua) Unit Kendaraan Listrik Mobil Listrik (EV) untuk memegang Pertemuan Sherpa ke-1 G. -20 Presidensi Indonesia pada tahun 2022.

Menteri Koordinator Airlangga, yang juga menjabat sebagai ketua Presidensi Track Sherpa dari G-20 Indonesia mengatakan bahwa kolaborasi dengan sektor swasta adalah langkah inklusif dari pemerintah untuk mendukung Presidensi G-20 Indonesia.

Kolaborasi dengan Hyundai adalah bentuk dukungan dari sektor swasta dalam keberhasilan Presidensi G-20 Indonesia melalui penggunaan fasilitas transportasi yang ramah lingkungan.

Pertemuan Sherpa ke-1 adalah salah satu set pembukaan presidensi G-20 Indonesia tahun 2022 yang akan diadakan secara fisik di Jakarta pada 6-18 Desember 2021 dan akan menjadi tolok ukur pertemuan berikutnya.

Diperkirakan 104 delegasi akan hadir dari 39 negara anggota G-20, undangan, dan organisasi internasional di acara yang diadakan di Jakarta.

Presidensi G-20 Indonesia juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan reformasi struktural yang fokus pada bidang perdagangan, investasi dan industri.

Pada kesempatan ini, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan terus mendorong perusahaan Korea Selatan untuk mengembangkan bisnis dan investasi di Indonesia.

"Kami menghargai investasi yang dibuat oleh Hyundai sebesar USD1,55 miliar untuk mengembangkan pusat manufaktur pertamanya di ASEAN berlokasi di kota Deltamas Bekasi. Dengan kapasitas maksimum 250 ribu unit, tentu saja ini akan menyediakan ribuan pekerjaan untuk masyarakat, "Kata Menteri Koordinator untuk Airlangga.

Selain menyediakan 42 unit EV untuk transportasi delegasi, Hyundai juga menyiapkan pelatihan khusus untuk prospektif driver dan menginstal 2 (dua) unit stasiun pengisian EV di kantor Koordinator Kementerian Ekonomi sebagai pelengkap mobil listrik operasional.

"Indonesia mendorong produksi kendaraan listrik, dan tentu saja salah satu target Indonesia sesuai dengan tema G-20 pulih bersama, pulih lebih kuat, kita bersama-sama menangani semua masalah pandemi covid-19, pemulihan ekonomi, transformasi digital, dan tantangan lingkungan di masa depan, "menyimpulkan Menko
Airlangga.

Turut hadir dalam acara ini diantaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Taesung, Duta Besar Indonesia untuk Republik Korea Gandi Sulistyanto, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Staf Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Penguatan Program-Program Prioritas/Co-Sherpa G-20 Indonesia Dian Triansyah Djani, Staf Khusus Menko Perekonomian Bidang Penguatan Kemitraan Ekonomi Luar Negeri Rizal Affandi Lukman, Presiden Hyundai Motor Asia Pasific HQ Youngtack Lee, Presdir Hyundai Motor Indonesia Sung Jong Ha, dan Managing Director Hyundai Motors Indonesia Makmur.


Polisi disebut tidak dapat memeriksa anggota DPR Arteria Dahlan tanpa izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wakil Ketua Mahkamah Honorer Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) Habiburokhman mengatakan Arteria telah menyampaikan kepada MKD yang ingin memenuhi panggilan polisi.

"Pernyataan dari kantor polisi bandara yang saya pikir tidak benar. Katanya dia akan memanggil Tn. Arteri. Meskipun jelas dalam hukum MD3 yang harus menjadi pemahaman seorang teman tentang polisi, tidak bisa memanggil anggota DPR . Harus diizinkan untuk Presiden, "kata Habiburokhman.

Pemeriksaan ini terkait dengan kasus pertarungan antara seorang wanita yang mengklaim sebagai anak dan istri Jenderal TNI dengan ibu Arteri. Kasus ini sedang diselidiki oleh polisi bandara Soekarno-Hatta. Habiburokhman mengatakan telah mengingatkan arteri bahwa ada sistem yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan oleh petugas penegak hukum dari anggota DPR.

"Saya katakan kepada Tuan Arteri, jika Anda hadir (inspeksi polisi), yang berarti Anda merusak sistem. Ini bukan tentang arteri, ini tentang bagaimana kami mematuhi hukum,"

Habiburokhman menegaskan undang-undang MD3 mengatur bahwa panggilan anggota DPR harus izin dari DPR MKD. Pengecualian izin hanya untuk tindak pidana korupsi atau kejahatan khusus lainnya seperti terorisme.

Habiburokhman mengatakan MKD akan segera mengadakan pertemuan untuk menentukan respons resmi mengenai penanganan kasus arteri.

"Jika Mr. Arteri ingin datang, misalnya dalam konteks ingin menemani ibunya, tolong tolong, tetapi jika seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipanggil tanpa presiden, nama itu melanggar hukum. Kami pasti akan menentukan. Tanggapan jika ini terjadi, "tambahnya.

Categories